Berita

Pendirian LSP-Hukum untuk Persiapan Hadapi MEA

Jakarta, GATRAnews - Ketua Umum Asosiasi Profesi Hukum Indonesia (APHI) Ahmad Sudiro mengatakan, pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi Hukum (LSP-Hukum) sangat urgen dalam rangka mempersiapkan kompetensi profesi di bidang hukum dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
 

"Dengan diberlakukannya kesepakatan MEA pada Desember 2015, pendirian LSP-Hukum sangat penting dan keberadaanya sangat mendesak," kata Ahmad pada acara deklarasi LSP-Hukum di Universitas Tarumanegara (Untar), Jakarta Barat, Rabu (20/5).

Menurutnya, untuk menghadapi MEA, semua profesi di bidang hukum harus meningkatkan profionalismenya agar bisa memainkan peran dan menangkap berbagai peluang di tengah ketatnya persaingan.

"Harus dapat memanfaatkan berbagai peluang. Caranya, harus mempersiapkan segala sesuatunya sebelum diberlakukannya pada 2018," kata Ahmad.

Dengan berdirinya LSP-Hukum, lanjut Ahmad, maka semua profesi di bidang hukum wajib memiliki sertifikat dari LSP-Hukum. Atas dasar itu, LSP-Hukum mempunyai waktu selama 3 tahun untuk melakukan sertifikasi bagi berbagai profesi hukum sesuai dengan ketentuan hukum dan kebijakan yang berlaku.

Selain itu, kata Ahmad yang juga Dekan Fakultas Hukum Untar ini, pendirian LSP-Hukum juga akan memudahkan APHI untuk melakukan berbagai persetujuan kerjasama dengan berbagai asosiasi profesi hukum dan lembaga sertifikasi hukum di dalam dan luar ASEAN untuk menyamakan persepsi tentang tingkatan dan kualitas profesi hukum.

"Dengan persetujuan kerjasama tersebut, maka sertifikasi oleh lembaga penjamin profesi hukum diakui asosiasi profesi dan lembaga sertifikasi di ASEAN. Melalui kerjsama kelembagaan ini, diharapkan terjadi persaingan fair dan terarah.

Semetara itu, Ketua LAM PT Pusat Aptisi, Budi Djatmiko, menilai pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Hukum (LAM-PT Hukum) dan LSP-Hukum merupakan suatu langkah perguruaan tinggi swasta, khususnya prodi hukum untuk menciptakan institusi pendidikan yang berkualitas di Indonesia.

"Ini membuktikan perguruan tinggi swasta mampu mendirikan LAM. Langkah ini menggertak PTN, BAN PT, dan Kementerian. Banyak prodi yang tidak berani mendeklarasikan LAM PT, tapi fakultas hukum berani," katanya.
 

Share This :

Related Post